STRENGTHENING BUSINESS CONTRACTS AND FOOD LABELING REGULATIONS IN SMALL AND MICRO BUSINESS IN SOUTH JAKARTA
Abstract
Business success is determined by one of them is legal protection for business. One form of legal protection is the creation of work contracts for all Cooperation with partners. The right employment contract will keep both parties mutually beneficial so that they can develop their business. In addition, businesses cannot develop if producers, especially food producers, do not have communicative labels, labels that can explain the condition of the products. For this reason, this training was held to strengthen MSMEs in making business contracts and making food labels that meet regulations and attract consumers. The training is carried out online with the media zoom meeting. The training was conducted using lecture, discussion, and video screening methods. The activity partners are MSMEs under the guidance of the Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises, South Jakarta Administration. This training was attended by 174 small and micro entrepreneurs enthusiastically. The results of the evaluation showed that there was an increasing in knowledge in the both of trainings, in which the average score of business contract strengthening training was from 65,28 to 70,83 and for food labeling training from 62.73 to 75.31.
Downloads
References
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke III tentang Perikatan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan,
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun1999 tentang Label dan Iklan Pangan,
Permendag No.22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang,
Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.
Perauran badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No, 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “ Halal “ pada Label Makanan
Peraturan kepala BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan
Peraturan kepala BPOM nomor 13 tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan
Peraturan kepala BPOM no. 23 tahun 2016 tentang pencantuman informasi tanpa BTP pada Label dan Iklan Pangan
Peraturan kepala BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan
Peraturan kepala BPOM nomor 22 tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan,
Peraturan kepala BPOM nomor 16 tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Pangan Olahan yang diproduksi oleh UMK.
